Peraturan Larangan kantor virtual Merugikan Para UMKM

Peraturan pelarangan alamat usaha menerapkan virtual office atau kantor virtual yang lantas diberlalukan akan menghalangi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan para wirausaha pemula yang baru mengawali usahanya.

“Virtual office merupakan solusi yang resmi bagi pengusaha pemula, start-up, dan UMKM. Kita menyayangkan sikap pemerintah yang diskriminatif kepada eksistensi virtual office jakarta murah,” kata Koordinator Focus Group Virtual Office Bimo Prasetio di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan ada sejumlah tata tertib tertulis dan kebijakan tak tertulis yang mempersulit pelaksanaan pendirian badan usaha dan perizinan kalau alamat usahanya di virtual office.

“Peraturan dan kebijakan hal yang demikian justru kontraproduktif dengan kemauan pemerintah untuk memperbanyak jumlah wirausaha dan UMKM yang mau mempunyai keautentikan usaha,” kata ia.

Peraturan itu merupakan Surat Edaran Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Jakarta No. 41/SE/Tahun 2015 tanggal 2 November 2015 seputar Surat Keterangan Alamat Badan Usaha untuk Badan Usaha yang Berkantor Virtual (Virtual Office) dan Izin Lanjutannya.

Peraturan itu menceritakan surat keterangan alamat badan usaha yang berkantor virtual bisa diterbitkan dengan ketetapan penandatanganan dikerjakan paling lama hingga 31 Desember 2015.

“Ditetapkan pula bahwa untuk izin lanjutan bagi mereka yang berkantor virtual, cuma SIUP dan TDP yang bisa diterbitkan. Itu malah batas waktunya cuma hingga 31 Desember 2015,” kata Bimo.

Berdasarkan ia, eksistensi virtual office di kota-kota besar di Indonesia sudah menunjang tumbuh pesatnya jumlah wirausaha dan UMKM di Indonesia.

“Virtual office berperan penting dalam menyediakan alamat usaha yang resmi, terang, dengan tarif yang relatif murah untuk mereka yang mau mengawali bisnis,” kata ia.

Alamat usaha yang resmi (alamat regulasi) merupakan basis dari penerbitan izin-izin lainnya, bagus yang bersifat awam ataupun khusus.

Untuk mengawali usaha yang resmi umumnya diawali dengan mendirikan badan usaha PT atau CV kemudian peralatan dokumen keautentikan lainnya merupakan NPWP, SIUP, dan TDP.

Bimo mengatakan, Regulasi Tempat yang melarang penerapan rumah sebagai alamat usaha, membikin banyak pengusaha baru kesusahan dalam menerima alamat regulasi, meski menyewa ruang perkantoran membutuhkan tarif besar.

“Eksistensi virtual office untuk mensupport berkembangnya ekosistem wirausaha dan UMKM sering disalahartikan oleh pemerintah,” katanya.

PTSP akan menunggu hukum dari Menteri Perdagangan.

Berdasarkan Bimo, surat Kepala BPTSP itu menuai bermacam pertanyaan dan keberatan oleh pengelola virtual office.

Sekitar 20-an perwakilan pengelola virtual office yang hadir dalam forum virtual office di Jakarta yang diinisiasi oleh Easybiz pada 19 November 2015 menyayangkan surat edaran hal yang demikian.

Berdasarkan mereka tata tertib hal yang demikian lahir sebab kurang pahamnya aparat pemerintah mengenai eksistensi virtual office sehingga dalam praktik di lapangan banyak kebijakan diskriminatif kepada virtual office.

Walaupun, kecuali menolong pengusaha pemula yang kesanggupan modalnya terbatas untuk menyewa ruang kantor, virtual office juga menolong menambah penerimaan negara dari pajak.

Para pengelola berencana lantas mengerjakan audiensi ke Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Badan Ekonomi Kreatif, dan Gubernur DKI.

“Audiensi dialamatkan untuk memberi penjelasan yang komprehensif mengenai bisnis dan peran service office indonesia┬ádalam mensupport ekosistem wirausaha dan UMKM di Indonesia,” kata Bimo.

Leave a Reply

Your email address will not be published.