RNPK 2019 dan Upaya Menghasilkan Guru sebagai  “Ibu dari Pengajaran”

RNPK 2019 dan Upaya Menghasilkan Guru sebagai  "Ibu dari Pengajaran"
Kementerian Pengajaran dan Kebudayaan ( Kemendikbud) akan mengadakan Rembuk Nasional Pengajaran dan Kebudayaan (RNPK) selama 4 hari, mulai tanggal 11-14 Februari 2019, di Sentra Pengajaran dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbud, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. Acara ini bertujuan membangun sinergi antara semua pemangku kepentingan pengajaran dan kebudayaan, bagus pemerintah sentra ataupun pemerintah tempat, dan masyarakat. Rencananya, RNPK akan dibuka Presiden RI Joko Widodo pada Selasa (12/2/2019). ( Baca : http://www.ichthusschool.com/our-campus )

“Melewati RNPK diinginkan bisa membangun sinergi sentra dan tempat serta masyarakat untuk menyukseskan program-program prioritas sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita, sekalian merumuskan rancangan kebijakan pengajaran dan kebudayaan tahun 2020,” terang Staf Pakar Bidang Penemuan dan Tenaga Saing Kemendikbud, Ananto Kusuma Seta dalam acara konferensi pers di kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat (08/02/2019). 3 soal pokok berhubungan guru Selaku Ketua Steering Committee RNPK 2019, Ananto memberi tahu lewat RNPK yang akan mulai digelar 11 Februari akan datang, pengangkatan dan pemetaan guru menjadi salah satu berita yang akan dibahas pada forum terbesar di bidang pengajaran dan kebudayaan.

“Jadi kedepan kita mewujudkan guru sebagai ibu (dari) pengajaran,” ujar Ananto Kusuma Seta di jeda-jeda acara terhadap Arah.com. “Sebab itu di dalam pembicaraan ke depan, berapa soal krusial yang patut dituntaskan berhubungan problem guru banyak sekali. Kompleks itu. Misal, pertama soal bagaimana cara kerja redistribusi guru, yang ketika ini ada penumpukan di satu daerah tapi kekurangan di daerah lain, ” ujarnya. Dia menambahkan soal kedua merupakan bagaimana mengerjakan peningkatan profesionalisme guru dan ketiga bagaimana membikin cara penghargaan bagi guru melewati tunjangan remunarisi guru itu supaya lebih sehat dari kini dengan berbasis daya kerja, bukan berbasis ketidakhadiran.

Meningkatkan profesionalitas guru Staff spesialis Kemendikbud ini mengamati peningkatan profesionalisme guru menjadi soal penting yang perlu diperioritaskan sebab betul-betul berhubungan dengan peningkatan mutu pengajaran di Indonesia. “Kecuali soal adminstratif berhubungan pengangkatan guru, kita akan banyak menitikberatkan pada hal substansi meningkatkan profesionalisme dan tangunggjawab guru-guru. Ini nanti yang akan kita bahas, tak sebatas rekrutmen 100.000 guru kemarin,” tegas Ananta. Untuk pemenuhan daya gurumenurutnya telah disepakati untuk terselesaikan hingga tahun 2024. Hal ini cuma untuk menggantikan guru honorer yang kualitasnya kurang baik, tapi juga untuk menggantikan guru yang akan pensiun. “Tiap-tiap tahunnya ada 40-50 ribu guru PNS yang pensiun.

Termasuk penambahan guru sebab adanya keperluan penambahan jalan masuk pengajaran menengah sebab perluasan semestinya belajar. Pasti akan bertambah murid, tambah sekolah otomatis perly menambah guru,” ujarnya. Peralihan kewenangan sentra – tempat Ananto juga menerangkan soal anggaran 20 persen dari APBN 2019 yang diperuntukan bagi sektor pengajaran, ialah sebesar Rp 492,5 triliun. Dari anggaran sektor pengajaran hal yang demikian, sebesar Rp 308,38 triliun atau 62,62 persen ditransfer ke tempat. Sisanya didistribusikan terhadap 20 kementerian/institusi yang mengerjakan fungsi pengajaran. Anggaran pengajaran terbesar ada di Kementerian Agama (Kemenag) ialah sebesar Rp 51,9 triliun (10,53 persen).

Artikel terkait : http://www.ichthusschool.com/

Di posisi kedua ialah Kementerian Riset, Teknologi dan Pengajaran Tinggi (Kemenristekdikti) ialah sebesar Rp 40,2 triliun (8,14 persen). Walaupun Kemendikbud menempati posisi ketiga dengan jumlah anggaran Rp 35,99 triliun (7,31persen). “Ini artinya tanggung jawab pengajaran kian dilimpahkan ke tempat, bagus provinsi ataupun kabupaten dan kota. Dengan anggaran kian besar dari waktu ke waktu dan kewenangan juga kian diperbesar,” terang Ananto. “Oleh sebab itu, aku mohon terhadap Bapak dan Ibu untuk berprofesi sama dengan kami. Maju atau tidaknya pengajaran ditetapkan oleh daya kerja masing-masing kabupaten dan kota,” tambah Ananto.