Barang Impor Dikhawatirkan Menguasai Pasar Besi dan Baja di Indonesia

Barang Impor Dikhawatirkan Menguasai Pasar Besi dan Baja di Indonesia

besi siku – Sejumlah pelaku industri besi dan baja hilir nasional merasa cemas akan membanjirnya produk impor di pasar dalam negeri. Hal ini seiring dengan penerbitan Tertib Menteri Perdagangan Nomor 22 tahun 2018 seputar Ketetapan Impor Besi dan Baja.

Keluhan kepada aturan hal yang demikian, salah satunya datang dari Asosiasi Fastener Indonesia (AFI). Asosiasi yang dikala ini anggotanya sekitar 15 perusahaan dengan sempurna mengabsorpsi kekuatan kerja sebanyak 6.000 orang, di antaranya mereka memproduksi sekrup, baut, mur, paku, dan bagian otomotif.

“Kami cemas akan membanjirnya produk jadi dari industri hilir yang didatangkan oleh importir biasa untuk kebutuhan diperdagangkan,” ujar Ketua AFI Rahman Tamin di Jakarta, Pekan (11/2/2018).

Menurutnya, Permendag 22/2018 yang meniadakan adanya pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian, diprediksi tak dapat lagi mengatur pasokan dan permintaan industri di dalam negeri.

“Kami merasa pertimbangan teknis Kemenperin itu masih dibutuhkan dalam pelaksanaan importasi besi dan baja,” tutur Rahman. Seandainya dalam pengajuan perizinan impor oleh importir biasa tak dibatasi, importasi produk jadi dari besi dan baja akan melimpah dan mengancam industri dalam negeri. Apalagi, pengawasan lartas sudah bergeser ke post border,” imbuhnya.

Walaupun, ia mengevaluasi dikala ini produksi nasional dari industri besi dan baja bawaan sedang berjalan bagus dan tengah berencana untuk meningkatkan investasi dan kapasitas pada tahun ini.

“Utilisasi kami terus meningkat, dari tahun 2015 sekitar 45 persen, menjadi 55 persen pada 2016, dan naik signifikan sebesar 80 persen tahun 2017. Berikutnya, poin penjualan kami menempuh Rp3,2 triliun per tahun dan kami juga menargetkan tambah investasi sebesar Rp300 miliar tahun ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Yusman membeberkan, kebijakan baru Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito hal yang demikian, yang ditandatangani pada 10 Januari 2018, dianggap blunder dan perlu ditinjau ulang. Permendag 22/2018 yakni perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82 Tahun 2016 seputar Ketetapan Impor Besi atau Baja, Baja Paduan, dan Produk Turunannya.

“Pertimbangan teknis Kemenperin sepatutnya menjadi persyaratan utama, apakah boleh atau tidaknya impor bahan baku, sebab Kemenperin yakni lembaga yang betul-betul merajai data antara keperluan dan suplai produk industri baja bawaan dalam negeri,” paparnya.

Ia malah mengevaluasi, kebijakan Permendag 22/2018 tak mencerminkan keberpihakan kepada industri dalam negeri. Walaupun, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sedang konsentrasi pada peningkatan produktivitas dan tenaga saing industri nasional.

Pun, melewati kebijakan hilirisasi industri sanggup membawa efek yang luas berupa peningkatan poin tambah bahan baku dalam negeri, absorpsi kekuatan kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor. Apalagi, Indonesia tengah menargetkan produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025.

“Telah sepatutnya Bapak Presiden langsung turun tangan untuk meninjau dan memperbaiki kebijakan yang telah terlanjur dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Kami berkeinginan, pemerintah terus melindungi kepentingan industri dalam negeri supaya dapat tumbuh sehat dan berdaya saing untuk turut berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya.

Baca Juga: plat bordes

Leave a Reply

Your email address will not be published.